Portal Berita Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya, Nasional dan Daerah
hl

Dugaan Insentif Honorer Siluman Bernilai Miliaran di Muna, Demokrat Dorong Bentuk Pansus

GATENEWS – MUNA: Anggota DPRD Muna periode 2014-2019 lalu menemukaan dugaan honorer siluman. Terkuaknya dugaan honorer siluman tersebut bermula saat rapat gabungan komisi Anggota DPRD Muna periode 2014-2019 bersama Pemkab Muna terkait laporan pertanggungjawaban bupati atas realisasi penggunaan anggaran tahun 2018.

Dewan menduga, ada yang aneh dengan realisasi APBD tentang pemberian insentif kepada honorer di Kabupaten Muna. Akhirnya dalam keputusan rapat tersebut merekomendasikan agar DPRD Muna membentuk pansus honorer untuk menelusuri data tentang keberadaan para honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Muna.

“Karena masa periode Anggota DPRD lama sudah berakhir, maka tidak sempat pansus terbentuk. Periode ini kami akan tindaklanjuti rekomendasi itu agar segera dibentuk pansus,”ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo saat memberikan keterangan pers, Kamis (26/11/2019).

Awal Jaya Bolombo yang akrab disapa AJB ini mengungkapkan, sesuai data yang disampaikan oBKD Muna saat rapat gabungan komisi yang lalu, jumlah honorer di Muna berdasarkan SK Bupati sebanyak 3.684 orang.

Jumlah tersebut tersebar di seluruh SKPD dan dua kecamatan, Katobu dan Duruka. Setiap honorer mendapat standar gaji 1 juta rupiah perbulan.

“Namun banyak pengakuan para honorer, yang mereka terima bervariasi, ada Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, dan Rp 700 ribu,” ungkap AJB.

Dengan temuan tersebut, menurut AJB menimbulkan kecurigaan bagi para anggota dewan atas realisasi pembayaran gaji kepada honorer yang ada di SKPD dan di dua kecamatan tersebut.

Ia menyebutkan dalam Raperda Pertanggungjawaban Bupati Muna tahun anggaran 2018, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji honorer dan honor kegiatan PNS sebesar Rp 51 M lebih.

Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi belanja sebesar Rp 45 miliar lebih. Jika 3.684 orang honorer dikali Rp 1 juta perbulan selama 12 bulan maka total anggaran gaji honorer dibayarkan sebesar Rp 44 miliar lebih.

“Realisasi belanja honorer Rp 45 miliar, sementara banyak honorer mengaku bahwa, honor atau insentif mereka terima paling banyak Rp 700 ribu/ bulan bahkan ada yang Rp 300 ribu/bulan. Mestinya kalau seluruh honorer di Muna harus mendapat honor Rp 1 juta/bulan. Artinya Rp 1 juta perbulan saja tidak sampai Rp 45 miliar,” terang AJB.

Saat menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Muna, AJB sempat mempertanyakan dan meminta data honorer kepada BKD. Sebab berdasarkan temuannya, honorer yang ada di kecamatan yang mendapat SK dari bupati hanya 2 kecamatan. Namun pada realisasi APBD 2018, terdapat 14 kecamatan yang dibayarkan honornya.

“Sampai hari ini data yang kami minta belum juga diberikan kepada kami. Saya kasih contoh ada honorer di 12 kecamatan yang dipertanyakan oleh Anggota DPRD Muna. Dari mana honorer di 12 kecamatan bisa masuk dalam realisasi belanja APBD, sementara dalam APBD hanya 2 Kecamatan. Inilah yang akan kami telusuri melalui pansus nanti,” jelasnya.

Pembentukan pansus tersebut, kata AJB untuk melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap keberadaan para honorer yang ada di lingkup Pemda Muna.

Ia mengaku tujuanya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki data tentang kepastian jumlah honorer di Muna. Apalagi selama ini pemerintah selalu mengeluh dengan keterbatasan anggaran.

“Karena ini amanah DPRD periode lama yang harus ditindaklanjuti, maka saya sebagai ketua Fraksi Demokrat akan menjadi inisiator pembentukan pansus. Kita harus dorong pansus yang dibuat DPRD Muna untuk segera bekerja menelurusuri berapa sebenarnya honorer yang mendapat SK dari bupati dan berapa honorer yang mendapat SK dari kepala OPD, termasuk honor yang mereka terima,” pungkasnya.

Laporan: Anuardin

Leave A Reply

Your email address will not be published.