Fintech Penting bagi UMKM, OJK Bina Lewat Ekosistem

  • Whatsapp
Fintech Penting bagi UMKM, OJK Bina Lewat Ekosistem
(Dari kiri) Kepala OJK Sultra M. Fredly Nasution, Rektor UHO Prof. Muh. Zamrun, Deputi Komisioner OJK Sukarela Batunanggar, dan Analis Eksekutif Senior OJK Ni Nyoman Puspani, saat penyerahan cinderamata. (Foto: Gugus Surya kan/GN)

GATENEWS-KENDARI: Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak besar pada kehidupan ekonomi masyarakat. Perubahan pun terjadi dalam model transaksi keuangan, hingga menggeser kebiasaan tradisional masyarakat hampir di semua lini kehidupan, baik urban maupun di daerah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan Finansial Teknologinya bertumbuh dengan pesat, selain China dan India. Otoritas Jasa Keuangan bahkan mencatat ada lebih dari 1000 entitas Fintech yang tumbuh, dari 12 model bisnis yang dikembangkan masing-masing lembaga. Mulai dari pinjaman uang online hingga pemberdayaan perempuan.

Karenanya, OJK gencar melakukan sosialisasi hingga edukasi ke masyarakat melalui berbagai platform. Tak terkecuali kuliah umum di berbagai perguruan tinggi, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan informasi terkait Fintech.

Perguruan tinggi dianggap sebagai pusat, baik Pendidikan, inovasi, hingga laboratorium perbaikan inklusi keuangan.

OJK menilai, hadirnya berbagai model bisnis Fintech ini sangat positif bagi masyarakat, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab dengan pergeseran budaya dari konvensional ke digital saat ini, semua bisnis mesti ikut perkembangan teknologi. Selain efisien, juga mudah sehingga lebih menguntungkan utamanya bagi UMKM.

“Fintech sangat bagus bagi UMKM, hampir semua sudah ada Fintechnya. Selain misi sosial, tujuan utama tentu mencari keuntungan, tapi selain itu juga sustainability untuk pengentasan kemiskinan, termasuk pemberdayaan perempuan. Contoh kasus Aruna di Kaltim,” jelas Deputi Komisioner OJK, Sukarela Batunanggar, usai membawakan kuliah umum kepada mahasiswa dan dosen dari berbagai kampus di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (29/8/2019).

Namun, kata dia, bukan berarti hadirnya Fintech ini aman dari kejahatan keuangan. Justru resikonya juga cukup besar. Sehingga pihak OJK menyarankan masyarakat meneliti lembaga Fintech yang ditemui, terutama legalitasnya. “Harus terdaftar di OJK, sekarang ada 127 lembaga untuk pinjaman online,” ungkap Batunanggar.

Tak hanya itu, sebagai lembaga negara, OJK bersama kementerian terkait juga intens melakukan pembinaan kepada Fintech yang tumbuh sebagai dukungan terhadap inovasi dan kreativitas. Sehingga dibentuk Fintech Center sebagai wadahnya.

“Dibuatkan ada yang namanya ekosistem. Ada Kementerian Perindustrian yang mendorong pertumbuhan industry, Kemenkominfo untuk teknologi dan pencatatan entitasnya, dan kami OJK untuk pelayanan produk jasa keuangan,” jelas mentor di OJK Institute ini.

Fintech center juga mendatangkan ahli dalam hal teknologi maupun konsultan keuangan bagi entitas yang dibina dan terdata, juga menjalin kerjasama kolaborasi dengan lembaga nasional dan internasional termasuk Bill and Mellinda Gates Foundation.

Saat ini pihaknya juga sedang melakukan survey peningkatan literasi keuangan, baik konvensional maupun digital, yang hasilnya akan dirilis akhir tahun ini, untuk mengetahui
tingkat pemahaman dan penggunaan digital channel.

“Pemanfaatan digital channel ini berdampak besar, terbukti dengan adanya penurunan kantor bank dan jumlah kantor bank yang tutup. Ini karena generasi milenial sangat besar potensinya untuk diarahkan ke depan. Bahkan sejumlah bank menjalin kerjasama dengan Fintech yang ada,” papar Sukarela Batunanggar.

Dia berpesan, untuk dapat terhindar dari Fintech illegal, masyarakat harus memperhatikan tiga cirinya. Pertama, entitasnya tidak terdaftar di OJK, itu dapat dilihat di situs webnya, www.ojk.go.id. Kedua, Fintech tersebut menawarkan iming-iming yang terlalu tinggi. Dan ketiga, persyaratan yang diberikan kepada konsumen terlalu mudah.

Editor: Gugus Suryaman

Pos terkait