Gubernur Sultra: BPKP Berandil Besar dalam Prestasi WTP Pemprov

  • Whatsapp
Gubernur Sultra: BPKP Berandil Besar dalam Prestasi WTP Pemprov

GATENEWS.ID: KENDARI – Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, resmi berganti pada Selasa 1 Desember 2020. Dari pejabat lama Abdul Azis, kini digantikan Nani Ulina Kartika Nasution. Pelantikan dilaksanakan di aula Rujab Gubernur Sultra, Selasa pagi.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, mengucap terima kasih dan memberi penghargaan pada Kepala BPKP Sultra yang lama, atas segala upaya, kerja keras, dan dedikasinya dalam menunaikan tugas di Sultra.

Menurut Ali Mazi, selama ini BPKP telah berperan secara signifikan membantu melakukan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Sultra. Termasuk mengawal program strategis pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang sedang berjalan.

Pengawalan yang dimaksud, dalam bentuk audit atas pembangunan rumah sakit jantung, pembangunan perpustakaan modern sultra dan pembangunan jalan kawasan pariwisata toronipa.

“Khusus dalam tugasnya mengawal kualitas tata kelola keuangan daerah, BPKP provinsi telah memberi andil besar dalam pencapaian prestasi opini WTP dari BPK RI atas LKPD pemerintah daerah,” ungkap Ali Mazi dalam sambutannya, Selasa (1/12/2020).

Sebagaimana dikatahui, Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) Pemprov Sultra telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut sejak 2013 hingga tahun 2019. Atas capaian tersebut, Pemprov mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan yang diterima pada 4 November 2020.

Peran BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah, lanjut Ali Mazi, sangat penting dan strategis, karena tugas utamanya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor peraturan perundangan yang efektif dan efisien.

Dalam konsep manajemen pemerintahan yang modern, APIP merupakan mitra kerja strategis, sekaligus menjadi konsultan internal bagi jajaran manajemen, karena berfungsi sebagai unit kerja yang dapat memberikan saran, pendapat, dan masukan sehingga mampu mencegah kegagalan dan mempercepat keberhasilan pembangunan.

“Karena itu diperlukan keberadaan dan peran APIP yang kuat, yang memiliki kualitas SDM yang andal, sistem organisasi yang mumpuni, dan budaya kerja yang hebat, agar dapat menjadi mitra terpercaya dan menjadi contoh tauladan bagi OPD lainnya,” ujar Ali Mazi.

Gubernur juga menghimbau seluruh kepala daerah dan para kepala OPD se Sulawesi Tenggara, agar tidak segan-segan meminta pendampingan kepada BPKP untuk mendukung kelancaran program pembangunan dan terhindar dari kasus korupsi atau penyimpangan lainnya.

Kepada pejabat BPKP yang baru, Ali Mazi berharap untuk tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan dan dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, utamanya dalam mengawal akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan pembangunan di provinsi sulawesi tenggara.

“Mari bersinergi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat,” tutupnya.

Editor: Gugus Suryaman

Pos terkait