Kisruh Pemda Muna vs Komisaris Bank Sultra, OJK: Banyak Bank Kolaps Gara-gara Isu

  • Whatsapp
Kisruh Pemda Muda vs Komisaris Bank Sultra, OJK Banyak Bank Kolaps Gara-gara Isu

GATENEWS.ID – KENDARI: Kisruh antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna dan salah satu Komisaris Bank Sultra, Rahmat Apiti (RA), belum menemui titik terang. Keterlibatan RA di Pemilukada Muna Desember 2020 lalu, membuat Pemda geram hingga mengeluarkan ancaman yang berimbas pada Bank Sultra.

Pemda Muna mengisyaratkan akan menarik sahamnya di bank pembangunan daerah itu, jika pihak Bank Sultra tidak mengambil tindakan terhadap oknum tersebut. Sebab menurut Pemda, sikap partisan RA membuat pihaknya terusik secara kelembagaan. Mestinya sebagai profesional di perbankan, juga menunjukkan sikap profesionalnya kepada publik Muna khususnya. Hal ini juga sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, yang ditanggapi akan diproses secara kelembagaan pula.

Kepala OJK Sultra, Muhammad Fredly Nasution mengaku telah menerima aduan Pemkab Muna yang dibubuhi tandatangan Bupati Muna LM. Rusman Emba itu. Dokumen dilengkapi informasi terkait aktivitas oknum komisaris Bank Sultra RA.

Menurut Fredly, secara lembaga, OJK memiliki wewenang namun ada beberapa pokok permasalahan yang bukan kewenangan OJK. Sehingga dalam menyikapi aduan Pemkab Muna, OJK tidak bisa terburu-buru dan berhati-hati.

“Kita tetap melakukan penelitian, klarifikasi pihak terkait dan dikaitkan dengan ketentuan berlaku seperti itu tindaklanjutnya karena saat kita mengeluarkan putusan maka tidak akan mudah merubahnya,” terang Fredly, saat diwawancarai usai acara Bincang Jasa Keuangan (Bijak) bersama awak media, Jumat (5/2/2021) sore.

Saat ini OJK sedang menelaah aduan Pemkab Muna, yang akan didiskusikan ke Departemen Hukum OJK pusat di Jakarta. Karena isu Bank Sultra ini sifatnya sangat sensitif, Fredly mengaku tidak bisa memberikan kejelasan waktu kapan ada keputusan. Mengingat kejadian pada tahun 1998 banyak bank mengalami bangkrut (kolaps) karena nasabah melakukan penarikan uang besar-besaran (Run Money) dampak dari isu.

“Jadi pada prinsipnya lebih baik berhati-hati, jangan sampai salah ambil keputusan, kita harus kumpulkan dulu bukti menggali informasi, jika sudah lengkap kita bisa mengambil keputusan tepat tujuannya agar tidak terjadi permasalahan baru,” katanya.

Fredly menginginkan Bank Sultra terus bekerja dan berkontribusi dengan baik pada nasabah maupun pembangunan daerah. Memang dibutuhkan kepengurusan yang berkompeten, baik sfaff hingga pimpinan yang fokus pada tugas dan fungsinya.

“Jadi kita akan dorong terus agar bank melakukan perbaikan membuat ketentuan terkait kinerja, perilaku, sehingga bisa memberikan kinerja yang positif. Kita juga sudah nenanggapi surat dari Bupati Muna dan tentunya akan terus berproses,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kabag Hukum Pemda Muna, Kaldav Akiyda Sihidi, mengatakan pihaknya tidak main-main terhadap aduannya. Pemda akan menarik saham dari Bank Sultra dan mengalihkan ke bank lain jika sang oknum komisaris tidak diberi sanksi tegas.

“Jika RA tidak dicopot dari jabatannya, maka seperti yang dikatakan Pak Bupati, akan mengalihkan saham,” tegasnya.

Laporan: Arto Rasyid

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *