KPU Muna Siapkan Dana PSU, Bupati Berharap Tak Ada Pemilihan Ulang

  • Whatsapp
Penyerahan NPHD dari Pemda Muna ke KPU Muna. (Foto: Anuardin/GateNews.Id)

GATENEWS – MUNA: Kabupaten Muna termasuk daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Untuk itu, pemerintah daerah wajib menganggarkan dana untuk keperluan pemilihan bupati dan wakilnya yang digelar 23 September 2020.

Bertempat di Aula Galampano Kantolalo Muna, pemerintah daerah dan KPU dan Bawaslu setempat akhirnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Selasa, (01/10/2019).

Bupati L.M. Rusman Emba meneken langsung anggaran yang dikucurkan untuk KPU Muna sebesar Rp 37.299.421.600. Begitu pula Bawaslu yang menerima Rp 14.896.318.466.

Ketua KPU Muna, Kubais dan Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim menerima langsung NPHD tersebut. Turut menyaksikan Komisioner KPU Sultra Al Munardin, Komisioner Bawaslu Sultra Muna Darma, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Muna, Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Para Kepala SKPD lingkup Pemkab Muna.

Kubais mengaku Muna termasuk daerah di Sultra yang paling cepat membicarakan NPHD pilkada dengan hanya sekali rapat dengan TAPD dan anggarannya langsung disepakati.

Anggaran Pilkada Muna 2020 mengalami peningkatan dari Pilkada 2015 lalu. Hal ini diakui Kubais karena peningkatan pada anggaran honorarium penyelenggara dan badan adhoc yang menelan anggaran hingga 13,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk persiapan PSU sebesar 3 miliar rupiah.

“Belakangan terbit surat KPU RI agar tidak memasukkan anggaran PSU, tapi bagi daerah yang sudah terlanjur mencantumkannya itu dibolehkan, sehingga anggaran PSU ini kami tidak keluarkan. Jika dana ini tak terpakai, maka akan dikembalikan ke kas daerah,” terangnya.

Rusman Emba berharap anggaran ini dapat dimaksimalkan penggunaannya, sehingga Pilkada Muna dapat berjalan efektif dan demokratis.

“Kita berharap tidak ada lagi Pemilihan Suara Ulang di masa-masa mendatang,” kata Rusman dalam sambutannya.

Komisioner KPU Sultra, Al Munardin juga mengapresiasi langkah Bupati Muna dalam pengambilan kebijakan penganggaran Pilkada Muna di tengah minimnya anggaran daerah.

Sementara itu Anggota Bawaslu Sultra, Muna Darma mengingatkan Bawaslu Muna dan jajarannya agar berhati-hati dalam mengelolah dan menggunakan anggaran pilkada.

“Seluruh anggaran ini kita gunakan dan pertanggungjawabkan. Jangan sampai setelah pelaksanaan pilkada, malah berurusan dengan persoalan hukum,” tegas Muna Darma.

Laporan: Anuardin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *