Kuasa Hukum RAPI Minta MK Tetapkan Rajiun sebagai Bupati Muna Terpilih

  • Whatsapp
Kuasa Hukum RAPI Minta MK Tetapkan Rajiun sebagai Bupati Muna Terpilih

GATENEWS.ID: MUNA – Sengketa Pemilukada Kabupaten Muna yang digelar 9 Desember 2020 lalu baru dimulai di meja Mahkamah Konstitusi. Aduan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2, LM Rajiun Tumada – H. La Pili, sudah diterima MK untuk disidangkan.

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah, diantaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna pada 9 Desember 2020 lalu dengan Nomor 53/PHP. BUP XIX/2021, Rabu 27 Januari 2021.

Agenda sidang yang diketuai hakim Anwar Usman itu, yakni penyampaian pokok-pokok permohonan untuk pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan dari para pemohon, pengesahan alat bukti dan penyampaian hasil penetapan pihak terkait (termohon), dimana para kuasa hukum diberi waktu 1o menit untuk menyampaikan poin-poin pokok permohonan.

Dalam penyampaian pokok permohonan tersebut, Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM. Rajiun Tumada-H. La Pili (RAPI) melalui kuasa hukumnya, Andi Syafrani, tidak menyampaikan keberatan terkait perselisihan suara. Justru mengangkat isu hukum mengenai perbedaan penulisan nama dan perubahan nama rivalnya, LM. Rusman Untung menjadi LM. Rusman Emba.

Menurut Andi Syafrani, inilah poin utama yang terjadi dalam proses Pilkada Muna lalu, dimana perbedaan penulisan nama secara hukum tidak memiliki konsekuensi dalam artian harus ditetapkan dalam keputusan pengadilan. Sedangkan perubahan nama menurut ketentuan hukum baik dari undang-undang maupun yang ditetapkan oleh KPU sebagai syarat dalam proses pencalonan adanya putusan ketetapan pengadilan.

Permohonan lainnya, terkait pelanggaran yang bersifat administrasi maupun pidana, yang dinilai cukup banyak dan bisa saja dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, saat dikolerasikan dengan perolehan suara belum terlalu signifikan.

“Olehnya itu kami masuk dalam pokok persoalan utama dalam proses ini yang menurut kami cacat hukum bawaan yang berakibat pada hasil Pilkada Muna cacat hukum,” kata Andi Syafrani.

Adapun fakta-fakta hukum yang disampaikan Andi Syafrani bahwa, LM. Rusman Untung tanpa diketahui kapan mengubah nama tetapi belakangan diketahui sehari setelah SK KPU keluar terkait penetapan paslon, terbit putusan pengadilan tentang perubahan nama dari LM. Rusman Untung menjadi LM. Rusman Emba.

Dimana saat itu KPU Muna tidak melakukan pengecekan proses perubahan nama padahal diketahui bahwa berdasarkan surat ketetapan KPU proses perubahan nama harus ditetapkan berdasarkan keputusan Pengadilan.

Lanjut Andi, dalam proses penetapan SK Paslon, pemohon ditetapkan secara berbeda waktunya dengan pihak termohon dengan alasan diduga terkena Covid-19. Sehingga, secara hukum pemohon tidak dapat mengajukan mekanisme sengketa pemilihan ke Bawaslu untuk meminta pembatalan SK KPU terkait penetapan SK tersebut.

Padahal berdasarkan Pasal 3 Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016, menyebutkan yang punya legal standing hanyalah Paslon bukan bakal Paslon. Karena pemohon saat itu belum berstatus sebagai Paslon, maka hak pemohon untuk dapat mengajukan gugatan sengketa pemilihan tidak dapat dilakukan.

Kejanggalan berikutnya, ungkap Andi Syafrani, Bawaslu Muna tidak melakukan tindakan preventif apapun untuk melakukan croscek dan membaca dokumen hukum terutama putusan pengadilan yang muncul satu hari setelah SK penetapan KPU.

“Karena itu kami menduga bahwa pihak penyelenggara termohon maupun Bawaslu tidak bersikap netral karena tidak melakukan tindakan-tindakan antisipatis dan melakukan inisiasi terhadap pelanggaran yang terjadi sejak awal,” ungkapnya.

Sambungnya, pemohon tidak memiliki kesempatan yang diberikan secara hukum untuk mengajukan pembatalan, akhirnya proses tahapan Pilkada Muna berlanjut dengan hasil pemohon kalah dari pihak termohon.

Olehnya itu, Andi meminta membatalkan keputusan termohon dan menetapkan Rajiun-La Pili sebagai bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2020 dan memerintahkan kepada KPU Muna untuk melaksanakan putusan tersebut.

“Kami sampaikan permohonan ini karena secara hukum sudah tidak ada lagi mekanisme hukum dalam proses membenarkan adanya pelanggaran administrasi yang disebabkan mekanisme hukum yang ada tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon mengingat status pemohon belum menjadi Paslon,” tutupnya.

Sementara itu, hakim ketua, Anwar Usman menyatakan bukti yang diajukan oleh pemohon dari P1 – P15 telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

Selain itu, majelis telah mendata dan mempertimbangkan dan telah menetapkan menerima LM. Rusman Emba dan Drs. H. Bachrun sebagai pihak termohon dalam perkara Nomor 53, kemudian meminta kepada panitra untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak termohon guna menghadiri sidang pada waktu yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak termohon.

“Untuk sidang nomor perkara 53 ditunda hari Rabu 3 Februari 2021 pukul 17.00-18.00 Wib dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar jawaban termohon keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait dan pengesahan alat bukti,” tutupnya.

Laporan: Arto Rasyid

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *