Pemdes di Bombana Dituntut Transparan dalam Penyaluran BLT

  • Whatsapp
Pengurus PDIP Bombana

GATENEWS – BOMBANA: Penggunaan dana desa tahun 2020 diprioritaskan mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan dampak Covid-19. Untuk itu, langkah yang dilakukan pemerintah pusat di desa adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari dana desa.

Untuk menghindari kecurigaan serta demi transparansi, data penerima BLT dana desa baik yang telah terlaksana maupun sementara dalam tahap perencanaan diharapkan pemerintah desa (pemdes) mengumumkannya di papan informasi setiap desa.

“Data calon penerima BLT dana desa baik yang telah terlaksana maupun sementara berjalan harus dilakukan secara transparan bila perlu memampang di papan informasi/pegumuman umum. Seperti di rumah ibadah, kantor desa, posko-posko satgas serta tempat lainnya,” kata Ketua DPC PDI-P Bombana, Suriadin kepada GateNews.Id, Rabu (6/5/2020).

“Dengan begitu, masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri kriteria penerima sesuai juknis yang telah ditetapkan jika ada indikasi ketidakadilan pada penerima bantuan yang telah terverikasi oleh pemerintah setempat,” tambahnya.

Sekretaris DPC PDIP Bombana, Herlin menambahkan, dengan perlakuan semacam itu akan mendukung transparansi terhadap realisasi penyaluran anggaran bantuan kepada masyarakat.

Herlin juga berharap kepada para pemerintah desa di Bombana agar dalam pendataan calon penerima BLT ini selain tidak tumpang tindih dalam pelaksanaanya.

Ia juga mewanti-wanti agar tidak menyangkut pautkan dengan persoalan politik yang telah berlalu ataupun dengan yang akan dilaksanakan nantinya.

“Banyak hasil keputusan yang telah ditetapkan tidak sesuai dan tidak merata. Banyak keluhan yang kami temui di lapangan dan ada juga hanya orang-orang terdekat menjadi penerima sasaran,” katanya.

Menurut Anggota DPRD Bombana ini, dalam pelaksanaanya pemda hingga pemdes bisa banyak mencontoh dari daerah lain dalam penerapan bantuan sosial.

“Karena program-program kemanusiaan ini dikawal dengan sangat ketat oleh lembaga audit keuangan negara seperti KPK, BPK, dan lainnya. Hal itu guna memastikan anggaran khusus masa pandemi tersebut tidak disalahgunakan,” tutupnya.

Penulis : Hatamudin
Editor : Andi Hasman

Pos terkait