Pemrov Sultra Percepat Bangun Infrastruktur Kesehatan Masyarakat

  • Whatsapp
Pemrov Sultra Percepat Bangun Infrastruktur Kesehatan Masyarakat

Jakarta – Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara ( Sultra ) terus berupaya mewujudkan komitmen dalam akselerasi pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat (Kesmas ).

Hal itu dilakukan dengan menerima pinjaman dari salah satu mitra pendukung pemerintah pusat yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur ( SMI ) senilai 388,8 Miliar.

Hal itu disampaikan Kadiskominfo Pemprov Sultra Ridwan Baadallah dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Kamis (29/10/2020).

Atas nama Pemrov Sultra , Kadiskominfo membenarkan jika Gubernur Sultra Ali Mazi telah melakukan Penandatanganan perjanjian Pinjaman Daerah dengan Direktur Utama PT SMI di Kantor PT SMI pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu.

“Benar, antara Pemprov Sultra dan PT SMI telah menandatangani perjanjian pinjaman daerah yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat Sultra,”ujar Ridwan Baadallah.

Menurut Ridwan pinjaman senilai 388,8 Miliar tersebut merupakan yang keenam antara Pemprov Sultra dan PT SMI.

“Niat baik ini tentu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sultra ditengah Pandemi COVID 19. Ini juga telah melalui tahapan proses yang sangat terukur dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,”tegas pria yang akrab dipanggil RB dikalangan media ini.

Untuk diketahui dimana yang injaman sebelumnya senilai Rp 799,2 miliar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur Ruas Jalan Kendari – Toronipa di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sesuai rencana, alokasi angggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah, serta pendanaan untuk pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit. Terima kasih PT. SMI yang telah berkenan membantu kami dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat,” pungkas Ridwan.

Senada dengan Ridwan Badallah, dalam rilisnya Dirut PT SMi Edwin Syahruzad menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan penadatanganan perjanjian Pinjaman Daerah bersama Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Pinjaman sebesar Rp 388,8 miliar untuk bantu mewujudkan percepatan program pembangunan infrastruktur kesehatan di Provinsi setempat,”terang dia.

Sebelumnya pada bulan Juli 2020, Pemprov Sulawesi Tenggara juga telah meminjam dana sebesar Rp 799,2 miliar untuk keperluan pembiayaan pembangunan infrastruktur Ruas Jalan Kendari – Toronipa di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut Edwin Syahruzad katakan, sebagai syarat
dalam perjanjian pembiayaan antara PT SMI dengan Pemerintah daerah harus mengakomodir beberapa
ketentuan.

“Yakni transparansi rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, keterbukaan informasi akan
regulasi perencanaan dan/atau konstruksi dari Kementerian terkait, informasi kualifikasi calon
konsultan/kontraktor, serta rencana mitigasi risiko atas dampak sosial dan/atau dampak lingkungan dari
calon lokasi proyek infrastruktur yang direncanakan,”ungkap Edwin tentang prosedur verifikasi persetujuan pinjaman sebelum menyalurkan pinjaman PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (“SMV”)
Kementerian Keuangan.kepada Pemprov Sultra itu.

Dijelaskan juga olehnya, sejak Pinjaman Daerah diluncurkan PT SMI tahun 2015, prosesnya mengacu standar analisis sesuai
dengan peraturan pinjaman Daerah dan protokol manajemen risiko. Protokol Manajemen Risiko (Risk
Management Protocol – RMP) merupakan forum koordinasi bersama PT SMI dengan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Oleh
karenanya, dalam pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah ini, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati- hatian merupakan norma standar dalam pelaksanaan analisis permohonan pinjaman PEN Daerah, selain
koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,”tegas Edwin.

“Pinjaman Daerah merupakan bentuk
dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI, dengan adanya Pinjaman Daerah,,”imbuhnya kemudian.

Disamping itu, menurut Edwin, dengan adanya fasilitas ini, Pemda dapat mempercepat penyediaan kebutuhan infrastruktur
dan memenuhi layanan publik.

“Dalam proses pemberian pinjaman, PT SMI selalu mengedepankan
transparansi dan akuntabilitas dengan berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian
Dalam Negeri. Selain itu, PT SMI juga melakukan monitoring secara rutin atas realisasi pinjaman, agar
pinjaman yang diberikan tepat sasaran”. pungkasnya.

Editor : Adryan

Pos terkait