Penerimaan Fasilitator Lapangan Inprosedural, Pengelolaan BSPS Dinilai Tidak Beres

  • Whatsapp
ilustrasi rumah bsps

GATENEWS.ID: KENDARI – Penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 2021 yang diselenggarakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Sulawesi Tenggara diduga sarat nepotisme.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra), ditemukan adanya praktik penyimpangan dalam rekrutmen pendamping TFL yang tidak diumumkan ke publik.

“Mulai dari perekrutan hingga penetapan nama-nama yang dinyatakan lulus juga tidak diumumkan ke khalayak melainkan dipanggil secara personal melaui telepon atau pesan WhatsApp,” kata Dewan Pembina AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi, saat ditemui di markas besar AP2 Sultra Jalan Orinunggu Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sultra, Rabu (17/2/2021).

Anehnya, dari beberapa nama yang dinyatakan lulus dan dipanggil untuk mengikuti pelatihan langsung, kata Hasan, mendadak dibatalkan sepihak oleh satuan kerja (Satker) penyediaan rumah swadaya dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), tanpa ada alasan jelas yang disampaikan kepada calon TFL.

Menurut Hasan, pemberhentian sepihak tersebut disebabkan adanya jatah aspirasi dari salah satu partai politik.
Model rekrutmen seperti ini akan berdampak pada kualitas tenaga TFL juga pelaksanaan kegiatan BSPS dilapangan nantinya. Karena sejak awal perekrutan sudah tidak prosedural atau dilakukan secara kucing-kucingan.

Selain itu, proses rekrutmen tersebut bertentangan dengan juknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan surat edaran nomor RU.10. 01-RW/42 yang mengatur tahapan rangkaian seleksi calon fasilitator kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya.

Hasan sangat menyayangkan sikap pihak Satker tidak bekerja profesional dalam perekrutan ini.

“Kita khawatir model rekrutmen seperti ini akan berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan dan melahirkan praktek kotor dilapangan nantinya,” ucapnya

“Wajar saja pengelolaan kegiatan BSPS di Sultra selama ini tidak beres, ternyata ada permainan kotor dilakukan oknum yang rakus dengan uang rakyat. Jika rekrutmen sudah menggunakan cara seperti itu, berarti bukan lagi bantuan stimulan perumahan swadaya tapi bantuan stimulan penghianat swadaya,” imbuh Hasanuddin.

Mestinya, lanjut dia, Program BSPS ini patut disyukuri dan berterimakasih kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Sebab ialah yang memfasilitasi hal ini sebagai aspirasi untuk warga Sultra.

“Harusnya hal ini tidak boleh terjadi. Kita jaga nama baik Pak Ridwan, kalau bukan dia tidak mungkin di Sultra akan kebanjiran dana aspirasi,” puji Hasanuddin.

Lembaga AP2 Sultra juga melayangkan surat ke hotel tempat kegiatan berlangsung. Ia meminta kepada pihak hotel untuk tidak menerima lagi kegiatan selanjutnya dari Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya dan SNVT rekruitmen tenaga TFL, karena kegiatan tersebut dianggap tidak prosedural.

Untuk diketahui, kuota BSPS di Sultra pada 2021 sebanyak 2.500 unit. Namun rincian kuota setiap daerah belum diketahui secara pasti.

Media ini sudah mencoba mengkonfirmasi ke pihak Satker SNVT di kantornya di kawasan Citraland Kendari, namun hingga berita ini ditayangkan, tidak ada satupun pihak Satker yang bersedia memberikan komentar.

Laporan: tim redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *