Pengamat: Muna Butuh Model Kebijakan Khusus

  • Whatsapp
Abdul Rahman Farisi

GATENEWS- MUNA BARAT: Kabupaten Muna akan menggelar Pilkada pada 23 September 2020 mendatang. Perebutan kursi orang nomor satu dan dua di Bumi Sowite itu mulai memunculkan sejumlah figur. Namun, figur yang muncul belum terlalu tampak diikuti dengan program yang ditawarkan untuk membangun Muna setidaknya lima tahun mendatang.

Pengamat ekonomi, Abdul Rahman Farisi, menilai Muna ke depannya membutuhkan model kebijakan khusus untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sektor ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur menjadi titik tekan yang perlu diperhatikan pemimpin Muna kedepannya.

Bacaan Lainnya

Kebijakan ekonomi menurutnya meliputi sektor primer yakni pertanian, perikanan, perdagangan, UKM dan tenaga kerja yang perlu menjadi titik fokus pemerintah daerah.

“Kebijakan ini untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pekerja sektor informal melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Juga soal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Muna yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat,” terang pria yang akrab disapa ARF ini kepada GateNews.Id, Senin (2/9/2019).

Terkait sumber daya manusia, ARF menilai perlunya pemerintah daerah memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi.

“Soal keberpihakan tentang SDM seperti program suporting kursus toefl agar pemuda Muna bisa banyak yang dapat beasiswa LPDP,” katanya.

Selain itu, meski tak merinci, ARF juga menyoroti perlunya memprioritaskan infrastruktur berdasarkan jenis dan lokasi pembangunannya.

Menyinggung mengenai pemerintahan Muna saat ini, ARF menganggap terlalu dini untuk menilai Rusman Emba dan Malik Ditu. Sebabnya, Rusman dan Malik baru menjalankan tugasnya selama tiga tahun.

“Nanti tahun depan (2020) baru dinilai apakah RE (Rusman Emba) termasuk kategori berhasil atau tidak dalam menjalankan amanah sebagai bupati Muna,” tutupnya.

Laporan: Akhir Sanjaya

Pos terkait