Perkara Kades Santigi, Pengacara Desak Jaksa Buat Surat Dakwaan

  • Whatsapp
Perkara Kades Santigi, Pengacara Desak Jaksa Buat Surat Dakwaan

GATENEWS – MUNA BARAT: Abdul Rajab Sabarudin SH, pendamping hukum pelapor perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Kepala Desa Santigi, Kabupaten Muna Barat, meminta agar Kejaksaan Negeri Muna segera membuat surat dakwaan atas perkara tersebut.

“Tanggal 12 Agustus kemarin, saya sudah dapat kabar. Perkaranya sudah selesai tahap 2 dan tersangka sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Muna. Jika demikian, Jaksa harus secepatnya membuat dakwaan, sebagaimana arahan KUHAP,” jelas Rajab kepada awak media ini, Sabtu (15/8/2020).

Menurutnya, permintaan agar jaksa secepatnya membuat surat dakwaan, sejalan dengan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau kerap disebut KUHAP.

“Mulai dari Pasal 139 KUHAP, jika berkas perkara dari penyidik sudah lengkap, maka segera ditentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, disusul dengan Pasal 140 KUHAP, ayat (1) yang menekankan agar dalam waktu secepatnya Jaksa membuat surat dakwaan,” jelasnya.

Terkait kualifikasi ayat (2) Pasal 140, dimana penuntut umum atau jaksa berpeluang menghentikan penuntutan, menurutnya cukup berat untuk terpenuhi, karena harus mencukupi syarat tidak cukup bukti, perkara tersebut bukan peristiwa pidana atau perkara di tutup demi hukum.

“Sebagai pendamping hukum pelapor, yang sejak semula menduga telah terjadi tindak pidana, yang didukung dengan bukti-bukti, kita optimisnya pada surat dakwaan dan perkara ini dapat disidangkan,” ungkapnya.

Abdul Rajab juga berharap, perkara dugaan pemalsuan ijazah tersebut segera dilimpahkan dan disidangkan guna mendapatkan putusan pengadilan. Dengan begitu, perdebatan di masyarakat tentang ijazah palsu tersebut segera mendapat kejelasan.

“Perkara ini diadukan sejak Desember 2019. Artinya, sampai saat ini sudah memakan waktu delapan bulan. Padahal perkara ini masih ada hubungan dengan Pemilu, karena ijazah itu digunakan untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Kan kasian masyarakat yang mencari keadilan. Untuk perkara pidana yang sangat diduga kuat pun oleh masyarakat dan didukung dengan bukti yang kuat pula, harus sampai selama itu. Jadi kalau bisa secepatnya proses hukum ini diselesaikan,” tutup Rajab.

Laporan: Akhir Sanjaya

Pos terkait